Skip to content

PPID Kab. Probolinggo

Diskusi Media dan Transparansi Publik PDF Cetak
Diskusi Panel
Diskusi Panel

Dalam rangka memberikan referensi secara benar dan tepat mengenai  era globalisasi dan keterbukaan publik, Bagian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Setda Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan Jawa Pos Radar Bromo menggelar Diskusi Panel tentang Media dan Transparansi Publik, Selasa (11/11). Kegiatan di Gedung Djojolelono Kabupaten Probolinggo itu dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA. Timbul Prihanjoko sebagai pembicara kunci (keynote speaker) sekaligus membuka diskusi panel.

Setelah itu empat panelis yakni, Ombudsman Jawa Pos Rohman Budijanto, Direktur Radar Bromo Taufik Lamade, Direktur JTV Imam Syafi’i dan mantan Ketua Komisi Informasi Publik Jawa Timur Joko Teruko mengupas isu seputar media dan transparansi publik. Hadir pula para asisten, staf ahli, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat, direktur Perusahaan Daerah dan para lurah di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Kepala Bagian Kominfo Yulius Christian mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan referensi kepada pejabat publik bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan media. Juga untuk mengetahui bagaimana wartawan menjalankan fungsi jurnalistik, sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik atau belum. Sementara Wabup Timbul saat memberikan sambutan sangat mengapresiasi kegiatan diskusi panel tersebut. “Bagaimana kemudian pers itu bisa mencerdaskan masyarakat dengan informasi yang akurat dan sesuai fakta,” ungkapnya.

Menurut Wabup Timbul, perkembangan dinamis akan membawa perubahan nyata di berbagai sektor kehidupan. Termasuk adanya arus globalisasi di bidang komunikasi dan teknologi, penyebaran informasi secara global melalui media cetak maupun elektronik yang berdampak dan pengaruh di berbagai aspek kehidupan. “Yang terpenting kebebasan pers harus dilaksanakan secara bertanggung jawab didukung oleh kearifan lokal dan taat pada kode etik jurnalistik dalam menyajikan informasi yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai informasi,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan Anugerah Kehumasan yang menjadi apresiasi atas kinerja pejabat yang selalu terbuka dengan informasi. Ada tiga nominasi yang dilombakan. Yakni, kategori pejabat eselon II, dari lima pejabat yang masuk nominasi, Kepala DPKD Tanto Walono keluar sebagai pemenang. Kategori selanjutnya yakni kepala SKPD eselon III non camat, keluar nama Kepala Satpol PP Achmad Aruman. Sementara kategori ketiga yakni camat, keluar nama Camat Paiton Slamet Hariyanto.

“Penghargaan diberikan kepada pejabat publik/kepala SKPD yang telah melaksanakan komunikasi yang baik dengan media, agar nantinya dapat dijadikan referensi dalam berkomunikasi dengan media,” ujar Yulius.

 

Permohonan Perorangan

Pemohon informasi yang adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan persyaratan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Permohonan Kelompok

Pemohon informasi yang adalah lembaga berbadan hukum Indonesia dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.